PRESS RELEASE: Survei Kinerja Pemerintah Jokowi- JK, April 2015
Posted by By admin at 19 May, at 15 : 14 PM Print
MOMENTUM YANG TERLEWATKAN:
EVALUASI KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH JOKOWI-JK
“Survei 9 Kota Besar Di Indonesia”
Alvara Research Center adalah sebuah perusahaan riset dan konsultasi dibidang Pemasaran dan Sosial Politik, merupakan anggota dari PERSEPI (Perhimpunan Survei Opini Publik Indoensia) dan PERPI (Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia). Di bidang politik sebelumnya ditahun 2014 Alvara juga telah mempublikasikan hasil survei-survei independen dari aspirasi politik kelas menengah urban hingga muslim kota
Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tentunya memberikan harapan baru bagi perubahan di Indonesia khususnya perubahan akan kesejahteraan masyarakat yang harus makin membaik. Setelah enam bulan masa pemerintahan Jokowi-JK tentunya ini menjadi waktu yang paling ideal untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Kabinet Kerja pemerintah Jokowi-JK, apakah kinerjanya sudah sesuai dengan harapan publik ataukah belum.
Sejak terpilih dan terbentuknya pemerintah Jokowi-JK, Alvara telah melakukan dua kali survei untuk mengevaluasi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-JK. Survei pertama dilakukan bulan Desember 2014 – Januari 2015, survei kedua dilakukan pada bulan Maret-April 2015 ini. Survei kali ini dilakukan pada tanggal 23 Maret-6 April 2015 di 9 kota besar di Indonesia terhadap 2000 responden dengan usia 20-54 tahun yang ada di perkotaan yaitu : Jabodetabek, Medan, Bandung, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan dan Makassar. Metode Sampling yang digunakan adalah Stratified Random Sampling dengan margin error sebesar 2,24%. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) pada responden terpilih.
TINGKAT OPTIMISME PUBLIK INDONESIA
Tingkat optimisme publik yang diukur dalam survei ini ada 6 bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dari hasil survei dapat diketahui, tingkat optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia satu tahun mendatang (74,9%), lebih rendah dibanding dengan tingkat optimisme kondisi ekonomi Indonesia jangka panjang (89,1%) . Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa derajat keyakinan publik terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam jangka pendek tidak baik. “Sebaiknya Pemerintah Jokowi/JK memiliki paket kebijakan ekonomi jangka pendek yang dampaknya langsung bisa dirasakan masyarakat”, Kata Hasanuddin Ali, CEO Alvara Research Center.
Stabilitas harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah Jokowi-JK. Hasil riset ini sekaligus menunjukkan bahwa kelas menengah yg mapan secara ekonomi ikut merasakan dampak turunnya perekonomian nasional.
Untuk optimisme kondisi politik dan kondisi keamanan Indonesia satu tahun mendatang cukup tinggi, yaitu 64,2 % untuk kondisi politik dan 75,3 % untuk kondisi keamanan. Tingkat optimisme kondisi penegakan hukum (57,6%) dan kondisi pemberantasan korupsi (58,7%) satu tahun mendatang cukup rendah.
Rendahnya optimisme publik pada bidang ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Jokowi-JK. “Hiruk pikuk Kasus Komjen Budi Gunawan vs KPK telah meruntuhkan optimisme publik dibidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia”. Kata Hasanuddin Ali, CEO Alvara Research Center. Presiden Joko Widodo harus berani bersikap tegas pada bidang penegakan hukum dan menunjukkan komitmen keberpihakannya pada pemberantasan korupsi, pemerintah harus membuat terobosan-terobosan penegakan hukum dan penguatan lembaga penegak hukum, khususnya sinergisitas Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH JOKOWI-JK
Survey ini menujukkan kepuasan publik terhadap Presiden/Wapres Jokowi-JK sebesar 64,5%. Jika dibandingkan dengan survey periode Desember 2014 – Januari 2015 lalu kepuasan tersebut menurun 12,7 %, dimana kepuasan terhadap Presiden/Wapres Jokowi-JK periode Desember-Januari sebesar 77,2%. Ini menjadi cacatan penting bagi Jokowi-JK karena kepuasan publik menurun cukup signifikan hanya dalam periode 3 bulan. Ketidakpuasan ini didominasi oleh masyarakat usia muda (usia 20-35 tahun). “Bila dilihat lebih detail dalam 3 bulan terakhir yang menjawab “tidak puas” naik 50% dan yang menjawab “sangat puas” dan “sangat puas sekali” menurun lebih dari 70%”. Kata Hasanuddin Ali, CEO Alvara Research Center.
Penurunan tingkat kepuasan publik ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Jokowi-JK di sektor ekonomi dan hukum yang buruk. Dengan menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali). Indeks kepuasan paling rendah terdapat pada bidang pengentasan kem iskinan (3,32), , stabilitas harga kebutuhan pokok (3,35), pemberantasan korupsi (3,44), dan penegakan hukum (3,57).
Sementara tingkat kepuasan tertinggi pada bidang pemberantasan narkoba (4,01), pendidikan (3,93) dan kesehatan (3,92)
Aspek-aspek tersebut harus menjadi catatan khusus bagi kementerian-kementerian yang terkait masalah penegakan hukum dan ekonomi, karena kepuasan publik terhadap menteri-menteri yang menangani masalah hukum dan ekonomi juga rendah.
Untuk kepuasan publik terhadap kinerja menteri, Menteri Kelautan dan Perikanan :Susi Pujiastuti mendapat kepuasan publik yang paling tinggi (4,50),diikuti Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar & Menengah :Anies Baswedan (4,11), serta Menteri Perhubungan Ignatius Jonan (4,10). Sedangkan menteri-menteri yang mendapat kepuasan publik paling rendah didominasi oleh menteri koordinator. Menteri yang mendapat kepuasan publik paling rendah adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kabudayaan: Puan Maharani (3,54), Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Jalil (3,80) dan Menteri Kauangan: Bambang Brojonegoro (3,82). Menteri Hukum dan HAM : Yasonna Laoly (3,85) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy (3,88).
INDEKS TINGKAT KEPUASAN KABINET KERJA [SKALA 1 – 6]
Menteri Bintang Lima (*****)
Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti 4.506
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar & Menengah: Anies Baswedan 4.107
Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan 4.104
Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin 4.079
Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa 4.055
Menteri Pariwisata: Arief Yahya 4.017
Menteri Koperasidan UMKM: A.A. Gusti Ngurah Puspayoga 4.009
Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel 4.007
Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi 3.999
Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek 3.997
Menteri Bintang Empat(****)
Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri 3.994
Menteri Koord Kemaritiman: Indroyono Soesilo 3.994
Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir 3.990
Kepala BNP2TKI: Nusron Wahid 3.989
Menteri Perindustrian: Saleh Husin 3.988
Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan 3.985
Menteri PPN dan Bappenas: Andrinof Chaniago 3.975
Menteri Peranan Wanita: Yohanan Yambise 3.969
Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu 3.963
Menteri Bintang Tiga(***)
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Siti Nurbaja 3.960
Jaksa Agung: M Prasetyo 3.958
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono 3.956
Menteri Sekretaris Negara: Pratikno 3.955
Menteri Pertanian: Amran Sulaiman 3.953
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi 3.943
Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Ja’far 3.929
Menteri Kominfo: Rudiantara 3.922
Menteri Sekretaris Kabinet: Andi Wijayanto 3.914
Menteri Bintang Dua (**)
Menteri ESDM: Sudirman Said 3.906
Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi 3.904
Menteri Negara BUMN: Rini M. Soemarno 3.900
Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo 3.882
Menteri Koord Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto 3.881
Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly 3.849
Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro 3.820
Menteri Koord Perekonomian: Sofyan Djalil 3.800
Menteri Koord Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani 3.545
Dari hasil survey, dapat dilihat jika Pemerintah Jokowi-JK ingin kembali menaikkan tingkat kepuasan publik, maka pemerintah harus mendorong kinerja para menteri yang terkait dengan bidang ekonomi, bidang hukum dan pemberantasan korupsi serta memperbaiki strategi komunikasi dengan publik. “Tentu beban berat bagi menteri – menteri yang masuk kategori menteri bintang dua, butuh terobosan-terobosan kebijakan yang mumpuni karena sentiment publik tidak berpihak kepada mereka”, kata Hasanuddian Ali.
Akhirnya selama 6 bulan pemerintah Joko Widodo telah kehilangan momentum untuk setidaknya menjaga harapan publik tetap tinggi, dengan adanya trend penurunan tingkat kepuasan publik seharusnya bisa menjadi cermin bagi Presiden Joko Widodo dan kabinetnya untuk berbenah. “Selagi masih ada waktu Presiden Joko Widodo harus menentukan prioritas utama kebijakan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.” Pungkas Hasanuddin Ali.